Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menunggu Keputusan Penting dari Kongres V PDIP

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal segera menghelat Kongres V partai pada 9-11 April 2015 di Bali. Sejumlah keputusan penting hasil kongres dinanti dari partai banteng bermoncong putih ini.

Sedianya, kongres bakal digelar bersamaan dengan masa jabatan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum berakhir pada 2020. Namun, PDIP mempercepat pelaksanaan kongres.

Ini sempat memunculkan spekulasi bahwa Megawati akan mundur dari kursi ketua umum karena percepatan agenda konsolidasi partai ini. Belakangan, sejumlah petinggi PDIP menepis isu tersebut dan menegaskan bahwa percepatan dilakukan sebagai upaya konsolidasi internal untuk mendukung agenda pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, Megawati akan terpilih kembali menjadi ketua umum dalam Kongres V PDIP mendatang. Dengan kata lain, kongres PDIP dipastikan bukan memilih ketua umum, melainkan hanya mengukuhkan kembali posisi ketua umum saat ini.

Hasto belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan struktur partai seperti Wakil Ketua Umum ataupun Ketua Harian dalam Kongres PDIP V di Bali pada 8-10 Agustus mendatang. Struktur baru ini disebut-sebut sebagai bagian mempersiapkan calon ketua umum pengganti Megawati di periode selanjutnya.

Yang jelas, Hasto memastikan struktur tersebut akan dibahas khusus dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP Terpilih di Kongres mendatang. "Terkait dengan struktur, tentu saja nanti ketua umum terpilih dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarnoputri," dia.

Guru Besar Ilmu Politik Salim Haji Said memprediksi, di kongres PDIP mendatang tidak akan ada perbedaan pendapat ihwal pengukuhan kembali Megawati sebagai ketua umum. Namun, posisi selapis di bawah ketua umum, yakni ketua harian yang dinilai akan menjadi rebutan. "Jadi yang akan terjadi adalah kompetisi merebut Ketua Harian. Dan yang berpotensi, hampir semua anak-anaknya Mega," ujar Salim, akhir Juni lalu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

6 menit lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

21 menit lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.


PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

25 menit lalu

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Qatar Putra Nababan
PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.


Ketua PDIP Depok Murka Spanduk Kandidat Wali Kotanya Dicopot Satpol PP

3 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Ketua PDIP Depok Murka Spanduk Kandidat Wali Kotanya Dicopot Satpol PP

Langkah petugas Satpol PP menurunkan spanduk Supian Suri mendapat kritik dari politikus PDIP. Supian adalah jagoan mereka di Pilkada Dpok.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

10 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

11 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

19 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

20 jam lalu

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. ANTARA/Handout/aa.
Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.